Hakim adalah tangan kanan Tuhan di dunia. Hanya lewat hantaman palunya , hidup dan mati seseorang bisa diputuskan dalam sebuah persidangan perkara pidana. Dengan begitu terlihat betapa besarnya kekuasaan hakim melalui pengadilannya. Maka kontrol atas kekuasaan hakim harus dilakukan.
Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independen), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya.
Hakim, menjadi salah satu profesi di bidang hukum merupakan sebuah jabatan yang mulia sekaligus beresiko. Mulia karena hakim memberikan keadilan bagi masyarakat sehingga independensi hakim menjadi tolak ukur keputusan yang bernilai objektif agar mendatangkan ketentraman dan perdamaian dalam masyarakat luas. Penuh resiko karena sebuah profesi tidak ada yang luput dari resiko terutama terhadap sebuah putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim akan berhadapan dengan pihak yang dikalahkan dan opini publik yang buruk apabila putusan tersebut dinilai bertolak belakang dengan keinginan publik. Apalagi ketika hakim terjebak dalam permainan kotor dalam persidangan perkara yang memuaskan nafsu duniawi sesaat si hakim (mafia peradilan). Sehingga manusia yang menyandarkan harapan pada lembaga peradilan mnjadi bulan-bulanan atau alat pemuas nafsu si hakim. Dengan begitu terdapat ketimpangan dan nilai-nilai luhur hakim yang terkandung sudah ternoda dan luntur akibat tindakan irrasional hakim tersebut .
Sistem dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelmakan pelbagai fungsi hukum dengan baik seperti fungsi kontrol sosial, fungsi menyelesaikan perselisihan, fungsi memadukan argument para pihak yang berpekara, fungsi memudahkan, fungsi pembaharuan, fungsi kesejahteraan, dsb. Terhadap fungsi-fungsi fundamental tersebut timbul pelbagai penafsiran yang berakhir kepada timbulnya permasalahan hukum. Terkait kepada sebuah putusan yang kontroversial yang timbul dari meja hijau, menjadi faktor penentu apakah fungsi-fungsi fundamental hukum sudah terlaksana dengan baik atau telah terjadi pengingkaran terhadap pelaku kekuasaan kehakiman yang tidak berfungsi menyelenggarakan peradilan yang baik guna menegakkan hukum dan keadilan seperti yang diamanatkan dalam pasal 24 UUD 1945.
Koruptor yang Kontroversial
Korupsi merupakan sebuah tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang yang penjelmaan subtansi secara khusus tidak terdapat dalam KUHP . Kejahatan ini menjadi sebuah kejahatan luar biasa sehingga penyelesaian permasalahan hukumnya harus ditempuh lewat pengadilan yang bersifat permanen (pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor ). Dalam pengadilan tipikor , hakim yang menangani perkara bersifat campuran yaitu seorang hakim karir dan dua orang yang dipilih secara ad hoc yang berasal dari akademisi hukum ataupun praktisi. Sehingga seharusnya komposisi hakim yang demikian menunjukkan kualitas, mentalitas, dan integritas serta track record hakim bersangkutan yang mumpuni dan terpercaya karena melewati proses penyeleksian hakim yang ketat.
Namun , menyimak pemberitaan pengadilan tipikor Bandung yang memvonis bebas terdakwa korupsi walikota non-aktif Bekasi kemaren ini semakin menyesakkan dada karena ini sudah keempat kalinya pengadilan itu mencampakkan jerat hukum sang Jaksa KPK . Dengan alasan menegakkan prinsip equality before the law dan presumptio of innounce yang berarti menjadikan setiap orang harus dipandang sama di depan hukum dan setiap orang harus dianggap tidak bersalah terlebih dahulu sampai adanya putusan hakim yang bersifat in kracht. Melalui alasan ini hakim membebaskan terdakwa korupsi yang salah satunya telah merugikan negara lebih dari 1.6 Miliar rupiah (Kompas 13/10).
Dalam kasus korupsi yang diadili lewat pengadilan tipikor Bandung tersebut, pihak terdakwa divonis bebas oleh majelis hakim karena pembuktian-pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan tidak cukup kuat untuk menarik kesimpulan dan meyakinkan hakim dalam putusan. Hakim memiliki kewenangan yang besar dalam persidangan, selain pembuktian lewat alat-alat bukti yang ada, hakim juga memiliki penafsiran sendiri lewat keyakinannya berdasarkan asas pembuktian negatif atau negatif wettelijk yang dianut oleh hukum kita. Terdakwa korupsi terlebih dahulu didakwa subsidair oleh jaksa penuntut dari KPK dengan empat dakwaan sekaligus. Bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh penuntut umum sekitar 42 saksi, dan ada 320 alat bukti dokumen yang disita secara sah oleh penyidik KPK yang dijadikan sebagai bahan pembuktian (Kompas 13/10). Namun hakim berasumsi lain , bahwa pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum tidak cukup kuat sehingga terciptalah sebuah vonis bebas.
Majelis hakim yang menangani kasus korupsi ini yang terdiri dari tiga orang, berdasarkan historis pengalaman menangani pada kasus yang sama sebelumnya, dua diantara majelis hakim tersebut juga pernah memvonis bebas terdakwa korupsi. Bahkan salah satu hakim non-karir ini pernah menjadi seorang tersangka kasus korupsi dana overhead di perusahaan PT Bumi Siak Pusako senilai 194.496 dollar AS atau sekitar Rp 1,8 miliar yang akhirnya divonis bebas . Opini publik otomatis secara tidak langsung menakar keobjektifitasan hakim tersebut. Hakim yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri dan berintegritas tinggi, seakan-akan sekarang sudah lemah dan nyaris dipermainkan oleh kepentingan dan uang. Korupsi menjadi sesuatu yang paling dibenci oleh masyarakat luas karena pembiasan dari tindakan korupsi ini sangat luas dan bahkan bisa memiskinkan negara namun juga sesuatu yang paling diminati oleh para petinggi dan penguasa bangsa ini. Sehingga apabila menyangkut dengan kasus korupsi, maka profesionalitas koruptor akan bisa terlihat, dan radiasinya bisa saja meluas kepada majelis hakim. Sehingga akan terjadinya sebuah perlawanan antara nilai-nilai keobjektifitas hakim vs kepentingan yang digauli oleh politik uang.
Profesi hakim tidak luput dari etika yang terkandung di dalamnya, dalam hal ini Komisi Yudisial menjadi lembaga pengawas terhadap perilaku hakim “nakal” tersebut . Komisi Yudisial harus segera meneliti dan mengusut tuntas hakim yang terang-terangan berselingkuh tersebut. Nilai-nilai keberpihakan dan keobjektifitasan hakim bisa dilakukan pengawasan apabila adanya terdapat sebuah putusan yang kontradiktif dan bertolak belakang dari apa yang diinginkan oleh masyarakat pada umumnya (das sollen). Meskipun adanya upaya-upaya hukum yang berhak dilakukan oleh pihak yang kalah, dalam hal ini KPK sebagai penuntut umum dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung, jika integritas dan keprofesionalitas hakim yang menangani perkara ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publisitas pencari keadilan , maka putusan yang akan dihasilkan tidak akan jauh beda dari putusan peradilan sebelumnya. Sehingga adagium yang berkembang dalam masyarakat bahwa hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah menjadi semakin melekat, hukum bengis terhadap pelaku kroco dan ramah terhadap penjahat intelektual sehingga kepercayaan publik akan aparat penegak hukum akan semakin luntur dan tidak berbunyi.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar