Opini " Mahalnya Senila Keadilan"

Oleh : ADE SATRIA MUSLIM
KETUA KAM PEMBAHARUAN DAN ANGGOTA LAM & PK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

Belum lekang kasus koruptor yang berkeliaran menjejal pelosok negeri. Demi membela diri , pelaksana peraturan masih belum mampu untuk mengatasi pelaku-pelaku korupt yang sudah menggoyahkan kestabilan bangsa sehingga masyarakat dijadikan sebagai penonton para elit-elit bangsa dalam berskenario dan syarat akan kepentingan dalam menegakkan hukum di negeri ini, sekarang publik dikejutkan dengan ancaman hukuman penjara terhadap Prita Mulya Sari atas kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Pemerintah masih belum mampu menghapus stigma masyarakat terhadap keadilan yang hanya untuk kalangan-kalangan orang yang berduit. Sehingga masyarakat kelas bawah sering menjadi korban keadilan yang bersifat kaku dan masih berlandaskan kepada aturan yang baku. Dengan asumsi  mempertimbangkan asas pembukian negative yang diterapkan di Indonesia , sehingga hakim dalam memutuskan perkara tunduk kepada aturan baku meskpiun juga berdasarakan keyakinan hakim.

Namun, para pencari keadilan lagi-lagi dikejutkan dengan dilema keputusan aparatur yudisial dalam menegakkan “aequo et bono” . Kasus Prita , seseorang yang dituduh telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik, yang pada awalnya merupakan suatu tindak kekesalan terhadap pelayanan yang kurang maksimal oleh rumah sakit Omni Internasional kepadanya, sehingga prita membeberkan kedunia maya tindak kekesalan kepada teman-temannya, dan tidak disangka tersebar sehingga langsung mendapat reaksi yang tidak berjiwa besar dilakukan oleh rumah sakit tersebut.

KEKEJAMAN KEADILAN

Penegakan hukum atau Law Enforcement sering mandul akibat degradasi moral yang terdapat dalam diri aparatur penegak hukum itu sendiri. Keadilan seakan-akan menjadi barang yang dapat di komersil kan  sehingga kalangan elit yang beruang , menjadikan lahan yang subur untuk menggelapkan sisi keadilan demi mencapai keuntungan.

Putusan pengadilan Negeri Tanggerang yang membebaskan Prita dari kurungan penjara dan putusan MA terdahulu untuk tidak membayar ganti rugi, ternyata belum memiliki kekuatan hukum (in kracht van gewisjde) . Pasalnya, publik dikejutkan dengan putusan Mahkamah Agung baru-baru ini yang memenangkan kasasi penuntut umum dalam kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Sehingga kembali prita diseret ke meja hijau dan dijadikan sebagai terdakwa. Kejaksaan Agung menuntut ke Mahkamah Agung agar putusan pengadilan negeri Tangerang dibatalkan yang membebaskan Prita dari tuntutan pidana dan perdata. Alhasil, Mahkamah Agung menerima kasasi Kejakgung , namun yang diterima hanya permohonan dalam pembebasan Prita dari tuntutan pidana , sedangkan tuntutan perdatanya tidak dikabulkan.

Terlepas dari kualifikasi jenis kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung , hal ini menjadi sangat reaktif bagi masyarakat, sehingga banyak yang secara spontan mengkritisi tindakan MA ini merupakan penzaliman terhadap hak orang yang sedang mencari keadilan. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi merupakan kewajiban Negara (legal Obligation) , sehingga setiap tindakan Negara harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap setiap warga.

Dalam sebuah keputusan, pendekatan secara normatif memang dituntun, namun tidak menutup kemungkinan Hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dan dampak dari sebuah putusan tersebut. Masih teringat “Koin Untuk Prita” sebagai bentuk wujud keprihatinan masyarakat di seluruh Indonesia terhadap minimnya keadilan terutama terhadap rakyat miskin. Namun hal tersebut tidak menjadi bomerang bagi aparat penegak hukum yang lebih memperhatikan aspek normatif dibanding keadilan. Hal ini jelas-jelas merupakan pelecehan terhadap konstitusi bahkan terhadap filsafat dasar Negara Pancasila yang tertuang dalam pasal ke-5.

Seperti yang penulis kutip dari website Mahkamah Agung , Ketua MA dalam pidato peresmian 14 Gedung Pengadilan yang dipusatkan di Pengadilan Tinggi Denpasar pada Kamis, 30 Juni 2011 sehingga menjadi sebuah opini publik yang menyatakan keadilan adalah roh hukum dan mutlak tidak dapat terpisahkan . pernyataan yang sangat kontradiktif bila kita sinergikan dengan realita yang ada sekarang, karena kasus Prita ini mendatangkan reaksi yang sangat keras terhadap badan peradilan yang agung tersebut. Kode etik aparat penegak hukum pada setiap tindakan pidana harus diperhatikan dan sesuai dengan patokan-patokan moral dan etika yang tinggi sehingga tidak menimbulkan praktik-praktik kesewenangan terhadap terdakwa.

IMPLEMENTASI UU ITE

Kasus Prita ini diseret ke meja hijau dengan dijerat pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" menjadi sebuah paradigma baru yang melibatkan berbagai pihak. Hakim MK, Mahfud MD menyatakan secara subtansi UU ITE ini sudah benar mengingat banyaknya cara-cara yang  dilakukan berbagai pihak untuk melakukan pencemaran nama baik lewat dunia maya ,baik secara institusi maupun perorangan. Dan penyebaran dalam dunia maya ini sulit untuk dihapus.

Namun yang menjadi problema dari dampak UU ini, penempatan dan pembuktian yang tidak objektif yang dilakukan aparat penegak hukum. Seharusnya dalam menerapkan pasal yang akan dijerat kepada tersangka, kejaksaan harus jeli dan bijak mengkaji tindak pidana yang terjadi. Dikaitkan dengan kasus Prita, sebaiknya tim penyidik lebih optimal dalam menindak apakah memang terbukti sebagai pencemaran nama baik atau tidak. Hal ini bisa dilakukan dengan menelusuri dan menginvestigasi apakah keluhan Prita lewat dunia maya ini benar atau palsu sehingga didapati hasil yang lebih objektif. Kalaupun Prita ternyata terbukti bersalah karena tuduhan-tuduhannya itu tidak cukup bukti dan menjadi unsur pemfitnahan atau pencemaran, baru bisa dijera dengan UU ITE ini.

Namun kasus Prita ini langsung dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik lewat informasi elektronik, seakan-akan rumusan pasal UU ITE ini menjadi multi tafsir dan lentur. Sehingga berdampak akan sebuah ketakutan pengekangan terhadap kebebasan berekspresi bagi setiap orang dalam menyampaikan pendapat / keluhan dan pembungkaman terhadap kebebasan masyarakat!